Modernisasi "Xihua" Westernisasi "Xiandaihua"

Xihua Vs Xiandaihua

Semalam langit hitam pekat, sekali-sekali gelegar menyentak, berdebatan hangat saya terus berjalan dengan Talcott Parsons, si pemilik atoritas fungsionalis. ”Modenisasi” satu kata yang dihadiahkan Parsons yang tidak bisa saya lupakan. Kata itu selalu bermain dalam benak saya dan bahkan mengilhamai satu mimpi, mimpi ”modernisasi”.
Di alam mimpi itu saya bertemu dengan siganteng xihua dari China, xihua? Ya xihua. Xihua menjabat hangat tangan saya dan membekas sampai sekarang. Malahan ”dunia ketiga” gila dengan ke gantengan xihua. Semuanya terpesona dengan xihua, ingin menjadi xihua. Malahan di negara saya, kedatangan xihua disambut dengan riuh tepuk tangan ”horeeee!!!! Xihua datang!”. Gemes!!! Begitu gerutu pemerintah negara saya terhadap xihua.
Xihua! Xihua punya tabiat sama dengan ”modernisasi” yang dieperkanalkan oleh Parsons di Amerika Utara pada tahun 1950-an. Heee...xihua modernisasi ”ala” negara tirai bambu yang kini telah berubah menjadi ”negara naga ngamuk”, sebagai salah satu negara yang menjadi pionir di rantau Asia.
Pada tahun 1930-an, xihua mempunyai rival Xiandaihua. Kata orang China xiandaihua ”other” kita perusak identitas. Jangan ”gaul” dengan xiandaihua. Xiandaihua hanya tersipu, dalam hatinya tersimpan dendam kesemat. Akhirnya ocehan xiandaihua keluar juga,”awas kalian sebenatar lagi saya akan menjadi pusat peradaban dunia, saya akan rubah dunia dengan peradaban saya”.
Wah!! Kata-kata Xiandaihua betul-betul terbukti. Peradaban dunia memang dikuasainya. Kemajuan selalu berkiblat padanya. Xiandaihua-xiandaihua!!! Ternyata ente westernisasi. Ya!....saya westernisasi ucap xiandaihua dengan pongah.
Mampus kalian, kata xiandaihua sang westernisasi itu, sambil ngacak pinggang dihadapan rival-rivalnya. Entah mengapa pula Eyang McClelland, berkotbah!!! Hei negara-negara terbelakang, jika kalian mau maju monggo ambil contoh dan tauladani usaha-usaha negara maju, negara maju itu dulunya juga macam kalian tapi kini dia berubah karena ada usaha, nah! Usaha mereka itu yang perlu kalian contoh.
Ternyata dasar negara berkembang, mau jalan pintas dan tidak hati-hati mendengarkan kotbah Eyang McClelland, mereka hanya ambil kutip, adopsi habis-habisan, akhirnya mereka lebih barat daripada barat. Chinggg!!! Dasar negara ketiga!.
Tentang hal ini, si Karl Marx sang nabi sosialis nitip pesan dalam kultum senjanya, kira-kira pesannya ” negara ketiga ingat! Kamu itu merupakan bidadari cantik yang sedang tidur. Nah kecatikanmu, ntar lagi akan disentuh dan direbut bahkan diracuni oleh sang pangeran.” Siapa sang pengeran itu, ya itulah negara maju.
Ya wis!!! Terserah ente, mo yang mana!

Perihal cerita ini, didasari oleh beberapa sumber, khusus mengenai Xihua Vs Xiandaihua saya kutip dari Lo Rongqu, ed. Xihua yu Xiandaihua (Beijing University Press. 1985). Ide ini penulisan ini muncul usai membincangkan “memasyarakatkan gunjing” dari peraduan karabai. 15/4/08 still Malaysia

SOSIALIS vs KAPITALIS???

TEH TARIK SOSIALIS VS TOMYAM KAPITALIS

Sehabis, berjumpa van peursen dalam “stategie van de cultuur” satu istilah menambah perbedaharaan ”kata” paspor budaya. Citra budaya yang kita miliki dan punyai. Hanya itu, dengan berpaspor budaya kita tidak layak menghadapi perkembangan zaman seperti ”putri malu”. Dengan berpaspor budaya pula kita tidak layak memberikan lebel primitif terhadap dunia yang kuno dan yang jauh tersuruk.
Dalam citra budaya kita sering disuguhkan dua hal yang saling kontroversi, saling bertentangan dan salaing ingkar mengikar, tetapi sebagai orang yang memiliki paspor budaya kedua kontriversi itu dapat kita pilih menjadi mana yang paling ”pas” untuk dunia kita.
Mungking dalam kerangka sederhana ibarat kita memilih minuman dan makan yang cocok untuk perut dan kesehatan, sehingga yang kontroversi itu bisa hidup perdampingan dengan damai. Seperti mendamaikan dua hidangan ”teh tarik sosiali dengan tomyam kapitalis”, tapi sayang tidak ada kata damai di dunia ini, sekali pun agama mengkhotbahkan damai!!! (siapa lagi yang menguraikan kedamaian)
Sosialispun walau bermerek ”sosial” tidak pernah mengajarkan damai, malah pertempuran itu sebuah kenikmatan. Lihatlah, bagaimana pertempuran kelas-kelas untuk memperjuangkan nasibnya. Begitu juga kapitalis, bersikukuh dan tidak akan menyepakati duni damai, peperangan sebuah misi dalam segala-galanya, karena lagit dan bumi ”bisu” hanya sang waktu yang memberikan kedamaian itu melalui cara-caranya sendiri!!! Tak tau, mungkin fenomena kebengisan bumi telah mengajari ke arah itu.

Oh...Tuhan....aku bukan pengingkar
tetapi seorang pencari paspor legal
untuk tidak sesat dalam menerjmahkan titahMu
di siniku dengarkan sabdaMu dikhutbahkan
tapi semakin tidak mampu aku menerjemahkannya

oh..Tuhan...aku terusik oleh tanyaku
mana yang benar satu dari di antara itu
tolong lepaskan aku dari kedugeman ini
biar nuraniku tak terpekosa olehnya
yang aku rindu sebuah khotbah suci
seperti khotbah para nabi

oh...Tuhan...layakah aku memilih
sosialis atau kapitalis
atau teh tarik tanpa bermerek sosialis
atau tomyam tanpa berlebel kapitalis

sayang, kedua-duanya aku suka

(heeiiiiiiiiiiiii weaaaaaa.......goblok, rek!!!)

KAMPUANG NAN JAUH DI MATO MINANGKABAU MY VILLAGES

SURAU TEMPATKU ULANG KAJI DI PETANG HARI

NAGARIKU PARIANGAN TEMPAT MERAJUT KASIH

RUMAH GADANG TEMPATKU MEMETIK LEMBAYUNG SENJA

DANAU MANINJAU INDAH NIAN "RINDU BELAIAN BAYUMU"

GUNUNG MERAPI AKU INGAT BAHAGIA DI PUNCAKMU

NGARAI SIANOK AKU INGAT SEJUKMU MENGGETAR SUMSUM

MASIH KEMISKINAN

MENEKAN ANGKA KEMISKINAN

Oleh: Silfia Hanani

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan sampai hari ini dan masih menggelinding menebur pesakitan penderitaan rakyat. Kebijakan pemerintah pun terasa trial and error dalam menanggulanginya, sehingga tidak ada satu titik kepastian kapan akan surutnya deretan angka kemiskinan di bumi yang baru saja ditinggalkan oleh kematian satu penguasa rezim orde baru ini.
Nasib orang-orang miskin semakin tersuruk dengan kenaikan harga yang tidak rasional. Sepanjang tahun 2007 misalnya, kenaikan harga barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh rakyat kecil hampir tidak logis lagi, sehingga pada tahun ini orang-orang kecil menjerit mengikuti gejolak-gejolak kenaikan harga tersebut. Oleh sebab itu tidak mengherankan pada tahun 2007 angka kemiskinan di Indonesia ditemukan sebenyak 37, 17 juta jiwa atau 16, 56%.
Hal ini dipicu oleh pendapata masyarakat yang tetap sementara lonjakan harga barang-barang cukup tinggi. Pengahasilan orang miskin lebih terkuras untuk mengikuti irama kenaikan harga. Harga yang selalu naik itu adalah barang-barang yang ”akrab” dengan rakyat kecil. Belajar dari realita tahun 2005, bahwa kenaikan harga barang-barang telah menyumbangkan 70,54% terhadap total angka kemiskinan. Sedangkan pada tahun 2006 kenaikan barang-barang menyumbangkan 74,99% terhadap total angka kemiskinan. Artinya kenaikan harga barang-barang selalu menyumbangkan terhadap angka kemiskinan.
Asumsi angka kemiskinan tahun 2008, nampaknya tidak akan jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemiskinan masih menganga-nganga diakhir pemerintahan SBY-Kalla. Target Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang menakar tahun 2009 menekan kemiskinan sampai pada level 8,2 % sukar akan terwujud, hanya menjadi bayang semu.
Oleh sebab itu sepanjang perjalanan pergantian pemerintah, sejarah kemiskinan di Indonesia masih stagnan berada dalam catatan buram. Mulai dari pemerintahan orde baru dan sampai pada pasca pemerintahan reformasi kemiskinan di negeri ini dengan ”elok” masih tersimpan dalam keranda ”bisu”. Orang-orang miskin tidak merasakan akses kebijakan pemerintah dalam menanggulangi nasibnya. Nasib mereka mengalir dalam perjuangan hidup mereka sendiri. Untung mereka masih menyisakan etos kerja untuk tetap bertahan hidup.
Apa sesungguhnya etos kerja orang miskin? Jawabannya bukan sepenuhnya seperti etos kerja yang dikemukakan oleh Weber sebuah etos kerja yang ”lurus” tertapi bercampur dengan dengan chauvinsitik. Di mana, perampokan, pencurian, penjarahan dan pembunuhan menjadi bahagian dari etos mereka. Etos seperti ini, menurut Scott sebagai bentuk perlawanan bagi orang miskin untuk memperjuangan hidupnya. Dengan demikian tidak heran di belahan negara-negara miskin, angka kejahatan dan kriminalitas cukup tinggi.
Bagi yang tidak menyisakan etos kerja sering menempuh jalan fatalisme, sehingga tidak heran orang-orang miskin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, kerena tidak sanggup menghadapi realitas yang tidak mampu dicerna oleh rasionalitas mereka.
Kemiskinan di Indonesia yang tidak jelas kapan the end of historynya, maka yang paling mendesak dilakukan adalah penekanan angka kemiskinan melalui perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak dalam menanggulanginya. Kemudian mendompreng mentalitas para pejabat yang tidak rasional melihat realitas. Dalam konteks ini suara Ivan Illich dalam celebration of awereness a call for institusional revolution (1969) perlu kita hidupkan kembali, untuk menggenjot mentaliti pejabat agar bersungguh-sungguh menangani masalah kemiskinan.
Di negeri ini kita menyaksikan banyak pejabat yang kurang care dengan realitas, termasuk tindakan yang tidak rasional dilakukan oleh legislatif, seperti di tengah-tengah rakyatnya dihimpit kemiskinan malahan mereka menuntut kenaikan insentif, gaji, tunjangan dan sebagainya. Garamsci, menyebutnya tindakan seperti itu sebagai hegemoni yang selalu meneruskan rakyat pada jurang kemiskinan dan keterpinggiran.
Dalam menekan angka kemiskinan yang tidak banyak diupayakan oleh pemerintah ini, kita rindukan kembali hadirnya Hatta dengan sistem ekonomi sosialis ”ala” Indonesianya. Mungkin kita merindukan berlian yang mau memberdayakan orang miskin, seperti yang dilakukan oleh Hernando De Soto terhadap masyarakat miskin di Peru. Masalahnya, kemiskinan tidak akan usai jika tidak dijamah oleh kebijakan dan pemberdayaan yang signifikan dengan permasalahan yang menyelimuti kemiskinan tersebut.
Buktinya, kita masih ingat dengan program Inspres Dana Tertinggal (IDT) masa orde baru, Jaringan Pengaman Sosial, dana subsidi untuk orang miskin dan sebagainya ternyata program tersebut tidak membawa perubahan apa-apa. Artinya program tersebut tidak menguak angka kemiskinan kerena tidak dijamaah penanganan yang berbasis akar rumput. Oleh sebab itu, pemerintah perlu belajar dari kegagalan tersebut, supaya hidup orang miskin di negara ini dapat berubah.

POLITIK DAN KEMISKINAN

KEMISKINAN SEBAGAI KOMODITI POLITIK

Oleh: Silfia Hanani

Akhir-akhri ini kita dikejutkan dengan menaiknya harga kedele sebagai bahan tempe dan tahu secara tidak rasional, sehingga tidak sedikit pengusaha yang memproduksi makanan rakyat ini terpaksa gulung tikar, kerena tidak sanggup membeli kedele yang harganya yang membumbung tinggi. Bakan tidak sedikit rakyat yang hidupnya pas-pasan kebingungan untuk mencari lauk pengganti tahu dan tempe yang terjangkau harganya dengan penghasilan mereka.
Sebelum ini, kita juga telah dikejutkan oleh naiknya harga minyak goreng yang tidak rasional yang berdampak negatif pula terhadap rakyat kecil dan usaha-usaha rumah tangga. Di samping itu, barang-barang kebutuhan lain berangsur-angsur naik harganya dengan rasional. Tidak kalah penting, minyak tanah sebagai bahan bakar yang paling dominan dipakai oleh orang miskin di samping harganya yang mahal juga sangat sulit untuk diperoleh. Sementara kompor gas untuk orang miskin yang disubsidi pemerintah tidak mencukupi kerena jumlahnya terbatas pada wilayah tertentu.
Kenaikan-kenaikan harga barang yang sangat akrab dengan rakyat kecil ini, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tingkat kesejahteraan mereka dan meningkatnya angka kemiskinan. Jika menilik data kemiskinan tahun 2006, di negara ini masih terlihat orang miskin sebanyak 39,05 juta jiwa. Dimana pada tahun 2007 jumlahnya tetap meningkat. Sedangkan memasuki tahun 2008 ini orang miskin masih belum luput dari permasalahan, mereka diperkiran akan meningkat jumlahnya mengingat melonjaknya harga barang-barang yang akrab dalam kesehariannya. Dari realita tahun 2005 dan 2006, pengaruh kenaikan harga barang-barang ini telah menyumbangkan terhadap angka kemiskinan dari 70, 54% menjadi 74,99% (BPS 2006).
Maka dengan kenaikan harga tempe, tahu dan minyak makan secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Apalagi, saat sekarang subsidi terhadap orang miskin tidak jelas keberadaannya, maka tahun 2008 diprediksikan orang miskin akan bertambah dari tahun sebelumnya. Di samping itu, dengan gulung tikarnya beberapa usaha tempe dan tahu, tentu juga menambah deretan angka pengangguran di negeri ini.
Orang miskin komoditi politik
Dari realitas yang dihadapi oleh orang miskin di negeri ini dapat dikatakan potret kehidupan sosial mereka masih suram. Mereka belum banyak ditenggarai oleh program-program yang mensejahterakan. Nasib mereka baru tersentuh dalam permainan kampanye partai politik. Seluruh partai politik yang ikut dalam pemilihan umum pasti menawarkan janji-janji manis yang menyulap perubahan nasib para kelompok yang dijuluki wong cilik ini. Nasib orang miskin terjebak dalam komoditi politik dan masih terperangkap dalam harapan-harapan yang semu. Mereka belum ada yang memperjuangkan untuk keluar dari kemiskinan. Dewa penyelamat orang miskin, hanya dirinya sendiri. Belum ada gebrakan yang signifikan nampak dari berbagai kalangan. Orang miskin di Indonesia, sangat memerlukan think tank yang merubah nasibnya, seperti yang tengah terjadi di Peru, di mana orang-orang miskin di negera tersebut sedang diperdayakan dengan sungguh-sungguh oleh seorang pemikir ekonomi yang bernama Hernando de Soto. Di Indonesia, orang miskin sedang menunggu sentuhan tangan yang sungguh-sungguh tersebut dan mereka sudah bosan berada dalam janji-jani politik.
Nasib orang miskin yang tidak kunjung berubah, mereka selalu dibebenai oleh kenaikan harga. Bahkan tempe dan tahu yang telah menjadi ikon konsumsi orang miskin harganya pun ikut terseret menyudutkan nasib mereka. Maka semakin lengkap penderitaan orang miskin di negeri ini. Yang tersisa bagi orang miskin adalah, sebuah harapan menjadi kenyataan, bagaimana mereka untuk dapat keluar dari ”pesakitan” hidup yang tidak berpihak pada mereka itu.
Orang-orang miskin sudah lelah menghadapi realitas yang serba tidak memberikan ”pengertian”. Dalam menghadapi pemilu tahun 2009, akankah orang-orang miskin yang lelah ini menjadi komediti politik? Secara pasti mereka akan tetap menjadi langganan komoditi kampanye oleh partai politik. Kapan potret buram orang miskin ini akan mampu dicut ? jawabannya tidak pasti, mengingat lambannya program pemerintah yang menyentuh mereka dan tidak adanya gebarakan yang signifikan dari berbagai kalangan.
Bahkan orang miskin, sering berada dalam lompatan program pemerintah yang gagal. Lihat misalnya, semenjak era orde baru telah dicoba mengentaskan kemiskinan dengan program Inspres Desa Tertinggal (IDT) hasilnya pun gagal dan tidak signifikan hanya menjadi projek pemerintah. Kemudian, memasuki era krisis moneter pengentasan kemiskinan dilakukan dengan program Jaringan Pengaman Sosial (JPS), nasibnya pun tidak jauh berbeda dengan IDT. Orang miskin hanya menjadi komunitas konsumtif dan tidak menjadi produktif. Kemudian pada era pemerintahan sekarang ini, orang miskin dipupuk dengan subsidi setengah hati. Dan pada awal pemerintahan SBY-Kalla orang miskin mendapat pembagian raskin (beras miski) dan uang lauk. Kemudian program ini menghadapi polemik, kerena pemberiannya banyak tidak tepat sasaran.

KUALITAS PENDIDIKAN

KUALITAS PENDIDIKAN SEMAKIN TERPINGGIRKAN

Oleh: Silfia Hanani


Membaca salah satu judul berita Kompas (28/2) Pendidikan Bukan Lagi Prioritas, pasti akademisi tercenung. Masalahnya, kebijakan pemerintah untuk mengurangi 15 persen anggaran pendidikan merupakan kebijakan yang mundur dan tidak konsisten dengan peningkatan kualitas pendidikan. Sangat tidak adil, jika kebijakan itu tetap dilakukan. Hal ini sebagai bukti nyata rendahnya kepedulian pemerintah terhadap pendidikan. Jika pemerintah mempunyai kepedulian, semestinya konsisten dan tidak mengambil langkah seperti sekarang ini.
Pengurangan anggaran pendidikan hanya akan menimbulkan ketidak berdayaan institusi pendidikan untuk bangkit dari keterpurukan. Kualitas pendidikan di negara ini akan mengalami ketertinggalan terus. Jika dilihat dari hasil survei yang dilakukan Times Higher Education Supplement (THES) semakin terbaca ketertinggalan kualitas pendidikan di negeri ini. Pada tahun 2006 Universitas Indonesia dilaporkan hanya mampu menempati urutan urutan 250 dan jauh tertinggal dibandingkan dengan Universiti Kebangsaan Malaysia di urutan 185. Survei yang sama pada tahun 2007 dari 3000 perguruan tinggi dunia, ITB baru bisa menempati urutan 927. Sementara Singapura menjadi pionir yang sulit dikalahkan di Asia Tenggara ini .
Pemangkasan anggaran pendidikan, patut menjadi kegamangan bagi akademisi. Masalahnya, persoalan terbesar yang mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan adalah minimnya anggaran yang dialokasikan untuk mesin­-mesin pencerdas bangsa ini. Dalam hal ini pemerintah menyadari, tetapi tidak konsisten dan tidak mempunyai niat yang sungguh, sehingga anggaran pendidikan terpaksa dipangkas yang semestinya ditingkatkan. Oleh sebab itu, dunia pendidikan kita akan masih saja menghadapi masa-masa sulit untuk memperbaiki kualitas pendidikan.
Di balik pemangkasan anggaran pendidikan ini yang akan terjadi dalah, tingginya biaya pendidikan. Masalahnya untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut, perguruan tinggi terpaksa menggenjot biaya pendidikan sehingga pendidikan dapat disajikan dengan layak. Hal ini menjadi problema bagi masyarakat yang tengah menghadapi berbagai permasalahan sekarang ini. Maka yang dikuatirkan adalah semakin panjangnya deretan generasi yang kalah dari pendidikan.
Kemudian komersialisasi sulit dihindari oleh institusi pendidikan, jika pemerintah akan tetap menempuh kebijikan yang tidak memihak pada pencerdasan bangsa ini. Jika tidak komersialisasi maka yang terjadi adalah mati surinya kualitas pendidikan, dimana pendidikan disajikan dengan apa adanya dan berjalan dengan setengah hati. Akhirnya instititusi pendidikan hanya menjadi mesin-mesin pencetak generasi pengangguran. Sebenarnya fenomena ini sudah terlihat dengan jelas dan sudah menjadi pengetahuan publik. Banyaknya pengangguran dikalangan lulusan perguruan tinggi adalah sebagai salah satu bukti mati surinya kualitas pendidikan di perguruan tinggi tersebut.
Di samping itu juga akan terjadi kekuatiran kemandulan ilmiah yang semakin akut di perguruan tinggi, jika pemerintah tetap bersikukuh dengan kebijakan mengurangi 15 persen anggaran tersebut. Kemandulan ilmiah itu yang menyebabkan rendahnya peranan perguruan tinggi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa, sehingga keberadaan perguruan tinggi hanya menjadi menara gading belaka dan tidak mampu memberikan ide-ide bernas dalam setiap penyelesaian permasalahan bangsa. Tidak heran, ditengah mencuatnya kemiskinan, meningkatnya harga kedele, morat-maritnya petani, terjadinya bencana yang silih berganti dan sampai pada masalah lumpur Lapindo, peranan perguruan tinggi lebih dominan sebagai wait and see.
Minimnya perguruan tinggi menghasilkan teori dan hasil penelitian yang dapat mencerahkan sebagai resiko daripada kemandulan ilmiah tersebut. Semstinya perguruan tinggi mempunyai budaya ilmiah yang kuat sehingga dapat memainkan peranan penting dalam kemajuan bangsa. Untuk keluar dari kemandulan ilmiah ini, salah satu langkahnya adalah melalui pembiayaan pendidikan yang memadai.
Jika pemerintah akan tetap bersikukuh dengan pemangkasan tersebut, maka eksistensi perguruan tinggi akan tidak jauh berbeda dengan masa lalu dan kualitas pendidikan jalan ditempat, sehingga bangsa ini masih tetap terkubur dalam potret yang buram yang tidak terpecahkan oleh pendidikan.
Dalam konteks ini, pemerintah perlu meyakini telaah Giddens dalam the third way bahwa kemajuan pendidkan sudah menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar dalam membangun bangsa yang berkesejahteraan. Oleh sebab itu pemerintah harus konsisten untuk memajukan pendidikan.
Dalam konteks ini seruan Ivan Illich untuk tetap menggasak pemerintah memperhatikan pendidikan rakyat perlu disuarakan, agar pemerintah tidak memandang masalah ini dengan sebelah mata. Bahkan, dengan terjadinya pengurangan anggaran dalam kaca mata Ivan Illich sama halnya memperkosa dunia pendidikan yang berdampak terhadap rendahnya martabat bangsa. Oleh sebab itu tidak ada jalan lain, pemerintah harus konsisten dengan peningkatan kualitas pendidikan membenahinya dengan kebijakan-kebijakan yang bernas.

POTRET PENDIDIKAN

KEKERASAN DI INSTITUSI PENDIDIKAN

Silfia Hanani

Akhir-akhir, kekerasan di institusi pendidikan menjadi gejala yang fenomenal dan hampir menunjukan satu trend. Tradisi chauvinistik nyaris menjadi bahagian di kalangan lembaga yang dihuni oleh kalangan terdidik.
Institusi pendidikan terseret dalam moralitas ”otot” yang cendrung melakukan resistensi (pembalasan) dengan kekerasan. Tradisi moralitas yang dibangun dengan sense ” nurani dan logika” terpinggirkan bahkan hanya menjadi jargon teoritik yang tidak terpraktekkan dan hanya tinggal dalam catata-catatan yang tidak terbaca, sehingga moralit dalam peradaban intelektual termarjinal.
Fenomena kekerasan itu dapat lihat dari tragedi anarkis yang berlangsung akhir-akhir ini dibeberapa institusi pendidikan di negeri ini, termasuk di Sumatera Barat sendiri. Kampus dan sekolah sudah doyan dengn tradisi ”amuk” ketimbang tradisi logis yang harmonis. Penyelesaian masalah sering dilakukan dengan jalan pintas ”amuk” kekerasan dengan merusak fasilitas pendidikan.
Seperti yang dialami oleh ”tragedi” Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dan kemudian diikuti oleh anarkis di Universitas Nomansen. Di Sumatera Barat, kita juga pernah menyaksikan kekerasan, seperti yang terjadi di perguruan tinggi mantan IKIP. Kemudian diikuti oleh kekerasan intelektual yang mengentayangi sebuah perguruan tinggi berbasis Islam. Di Sulawesi juga mengambang kekerasan yang serupa di perguruan tinggi. Hal itu semua mencerminkan sebuah potret buruk dalam institusi pendidikan.

Potret kekalahan moralitas
Sesungguhnya, mencermati lebih jauh dan detil tentang fenomena kekerasan yang melanda di beberapa institusi pendidikan tersebut, ada satu indikasi dunia pendidikan kita tengah berada dalam dilema kekalahan moralitas. Anthony Giddens menilai, kekalahan moralitas ini sebagai akses dari ketidak berdayaan institusi dalam menjembatani komunitas untuk memaknai kehidupan. Kekalahan moralitas telah melahirkan dunia sosial yang sering clash atau berantam dengan nilai-nilai universal. Oleh sebab itu, dinamika sosial dalam era global ini selalu mencerminkan kontroversi atau paradok, seperti dikatakan oleh John Nasibitt, sehingga prediksi kita tentang peradaban global yang harmonis dan berdinamika sosial di atas moralitas ternyata hanya bayangan semua.
Kekerasan menjadi tradisi yang tidak terbendung dan tercegah oleh siapa saja. Sampai ke akar rumput kita menyaksikan kekerasan bahkan kekerasan itu telah menjadi seni berita di media massa.
Keruntuhan moral diikuti oleh ketidak berdayaan misi-misi pendidikan dan agama dalam menjembatani kehidupan manusia, seperti yang disinyalir oleh Ivan Illich dalam Celebration of awareness a call for institutional revolution (1969). Institusi pendidikan dan agama lebih banyak terbawa ke dalam ranah kepentingan, ketimbang dijadikan sebagai pemberdayaan manusia. Lihat misalnya, institusi pendidikan lebih terseret kedalam mesin pencetak uang ketimbang mesin pendidik yang membangun kesejatian manusia. Institusi pendidikan lebih dominan menjadi ladang bisnis yang melabrak esensi pendidikan itu sendiri. Begitu pula dengan ajaran agama, lebih banyak kita seret sebagai penjastifikasi atau pembenaran-pembenaran yang melumpuhkan logika dan nurani ketimbang kita jadikan sebagai aset yang membangun masa depan.

Kualitas yang terbengkalai
Di balik, tragedi-tragedi kekerasan itu institusi pendidikan di negeri ini juga tengah menghadapi permasalahan kualitas. Oleh sebab itu, tragedi-tragedi kekerasan yang terjadi hanya menambah kebangkurtan kualitas yang semakin kursial. Di pentas dunia, kualitas pendidikan perguruan tinggi kita masih terpuruk jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Jika dilihat dari data tahun 2006 menurut hasil survei Times Higher Education Supplement (THES), perguruan tinggi Indonesia baru bisa menjebol deretan 250 yang diwakili oleh Universitas Indonesia, kualitas ini berada di bawah prestasi Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) yang menempati urutan 185. Kumudian pada tahun 2007 menurut survei THES dari 3000 unversitas yang ada di dunia, ITB baru berhasil berada pada urutan 927 dan sekaligus menjadi universitas top di Indonesia.
Kualitas pendidikan di negeri ini masih terbengkalai dan masih banyak yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Oleh sebab terseretnya institusi pendidikan dalam tragedi-tragedi kekerasan ini akan memparah kualitas pendidikan di negeri ini.

PEREMPUAN SATU SUDUT

PEREMPUAN TIGA SISI KE DUA

PEREMPUAN TIGA SISI PERTAMA

PEREMPUAN TIGA SISI DAN SATU SUDUT
(semua candu “akar rumput” suka marhain)

catatan under coverku

Van Peursen dalam strategie van de cultuur mengajari hakikat dari kebudayaan itu adalah ”tradisi yang berubah-ubah”, hidup adalah sebuah warna dari perubahan itu

Masa, waktu dan hidup adalah citra budaya dari setiap manusia. Tidak ada hidup yang tidak berubah dan tidak ada kehidupan yang datar, hidup adalah dinamisasi yang berpacu dan bergulir seiring dengan waktu.
Sejarah kehidupan tidak pernah terelakkan, cuma saja kita tidak sadar perubahan itu sehingga catatan-catatan hidup kita yang berwana-warni tidak pernah kita lukis pada sehelai kampas, hanya sering dilukis dalam kenangan dan sekali-sekali kita ungkap ketika ada rasa rindu dan rasa benci atau ketika ada perlu.
Dalam sepenggal perjalanan hidup perempuan tiga mata sisi telah memberikan banyak ”paspor budaya” (Van Peursen). Masing-masing menyuguhkan ”teh tarik” dengan cita rasa yang berbeda-beda. Dalam perbedaan itu, terasa ”multikultural”, warna-warni ”keluhuran” yang menyematkan catatan-catatan yang berharga untuk direnungi, dihayati, diketawai dan bahkan untuk diolok-oloki (Ayo Mb Yu, komen).

Untuk Tiga Mata Sisi

Perempuan tiga mata sisi
lucumu, bengismu, candamu
bertemu di satu gelas teh tarik
bermerek karl marx
dan disatu mangkok tomyam
bermerek kapitalis
setiap ending ceritamu hanya kata yang sama
”saatnya kembali ke leptop”

Perempuan tiga sisi
gilamu berabstraksi
candumu kecut ketika bentang
yang bergaya kapitalis

(untuk Mb yu, kudel dan aku (si tiga mata sisi)

Mb Yu Ratna ”calon dekan”Wati YS
Mb yu, begitu aku menyapa perempuan pertama dalam tiga mata sisi ini. Senioritas dari pejuang ”sosialis” diantara kami dan penyelamat ”perut” ketika ”bokek”. Mb yu, tq setiap traktirannya. Ntar lagi, Mb yu akan mendekap segala kenikmatan itu, Mb yu lah orang yang paling bahagia di dunia ini (ikon kata dari aku yang selalu aku gadaikan ke Mb yu, ketika Mb yu berkeluh dan kesah).
Hanya dari April 2008 ini, Mb yu tinggal menghitung hari dan mengurai makna (bukan membangun sepi mengurai nafsu) untuk sampai ke singga sana itu. Sayang ”bebek mereh” tidak lagi akan mengantarkan kegerbang kebahagian itu (habis semua aset sudah dijual). Tenang, masih ada ”bebek hitam” (biar pun dipinjam yang penting ”bebek” sudah menuaikan janji ”bebek hitam/merah mengantarkan Ph.D).
Mb yu! Selepas bebek mengantarkan Ph.D. Giliran Ph.D mengantrakan dekan (tidak ada orang di atas dunia ini yang sebahagia mb yu). Setelah itu, sampailah tugas dekan mengantarkan hajji (bukan pak hajji!!!taubat itu perlu Mb yu).
Mb yu! Selepas itu aku tidak tahu, tetapi yang pasti aku akan menjumpai mb yu menjadi seorang borokrasi entah sejati atau abu-abu (mana tau totalitas jadi kapitalis benaran). Masalahnya, dalam diri manusia itu selalu ada dua ”kapitalis dan Sosialis”. Ketika kita berdisikusi ”tanpa uang” kita selalu menjadi sosialis yang ngoceh kesejatian sosialis, tapi ketika kita bubar kita resmi menjadi ”kapitalis” yang harus bayar ”minuman masing-masing”.
Mb yu! Smile for me...!!!

Kudel Delvi“Pecandu Post Kolonial”Wahyuni
Kudel orang ke dua dari perempuan tiga sisi. Umur paling kecil body paling besar. Jagoan bahasa Inggris dan berpaspor romantis. Smile for all. Pecandu kajian post kolonial dan berbuai cita-cita menjadi wali nagari, ”bos goreng pisang”, menejer ”lontong Padang” enatahlah apalagi tapi dari lubuk hatinya ingin menjadi seorang pendidik sejati, back to campus alias menjadi dosen! (kud! This just kidding). Bergairah membahas pemikiran Edwar Said dan konco-konco post kolonial lainnya.
Kritisi, dan “cumeeh” satu tradisi yang kuat melekat kuat padanya, membaca yang tersurat dan bahkan sering menanyakan subtansial dan esensial tanpa batas (sori kud pertanyaannya sering tidak terjawab karena kita sama-sama lemah dalil). Kita sudah memilih diskusi sosialis yang menarik (jangan sampai diteologikan, masyarakat tidak siap).

Aku Silfia ”Malang di atas Malang” Hanani
Tak banyak koment, biarlah Mb yu dan Kudel yang komen.

Satu Sudut

Emi ”Karabai” Marthala

Cik, sori. Ciklah perempuan satu sudut, penyelamat dari dua sisi. Biarlah kami panggil saja cik dengan ”karabai”, biar seru. Kesenangan cik bersolo karir sudah terganggu oleh kami-kami (maklum kami (silfia) orang yang butuh suaka). Maaf, jika aset cik telah terganggu oleh kaum yang mengaku pejuang sosialis. Sebenarnya cik lah yang pejuang sosialis itu.
Cik! Dunia cik memang indah, nikmatilah keindahan itu....dunia memang sedang ditangan cik! Selamat cik.......!!!

****

Semuanya, punya keindahan
hidup belajar dari keindahan semua itu
keindahan itu, menambatkan satu budaya
kanjadi dermaga persahabatan

SURAUKU JANGAN SAMPAI ROBOH

MEYAKINKAN PERAN AGAMA

MEYAKINKAN KEMBALI PERANAN AGAMA


Oleh: Silfia Hanani


World Christian Encyclopedia mencatat bahawa dari waktu ke waktu telah terjadi peningkatan jumlah masyarakat dunia yang tidak beragama. Pada tahun 1900 hanya 0,2% dari penduduk dunia yang tidak beragama, kemudian tahun 1970 meningkat menjadi 15,0%. Pada tahun 1980 berjumlah 16,4% dan meningkat menjadi 17,1% pada tahun 2000. Data tersebut sebagai kritikan terhadap peran agama yang tidak tersampaikan dengan ”indah” di dalam kehidupan. Peranan agama, telah terseret oleh arus kepentingan yang tidak dapat menyelesaikan persoalan kehidupan dan terlalu sering dibawa ke dalam wilayah ”abu-abu”, sehingga peranan humanisme yang dibangun oleh agama mati dalam retorika kepentingan. Akhirnya missi agama sebagai pembawa trasformasi yang rahmatalil’alamin tidak terurai. Yang terpapar adalah era keamburadulan atau era juggernaut dalam istilah Giddens dan era chauvinistic kata Naisbitt.
Peranan agama yang tidak terurai dengan indah itu telah menyeret keragu-raguan manusia terhadap agama. Frustasi sosial yang tidak terjamaah oleh agama kenyataannya juga semakin memperlebar keragu-raguan tersebut, akhirnya yang terjadi adalah pelarian diri ke luar dari agama, sehingga the end of idiolog seperti yang dikatakan Daniel Bell pada tahun 1960 menjadi fenomena sekarang ini.
Pelarian ke luar dari agama bukan semata-mata kecelakaan dari individu, tetapi kesalahan umat beragama yang menyimpangkan peranan agama dari tujuan universalnya. Peranan agama yang suci, damai, berkeadailan, pro kemanusiaan dan mencerahkan terseret ke dalam arus kepentingan, sehingga agama terlihat sebagai sesuatu yang menakutkan dan menyangarkan. Akhirnya kefrustasian terhadap agama tidak dapat dihindari. Kefrustasian terhadap peran agama ini salah satu faktor yang menyebabkan orang memilih untuk tidak beragama. Sinyalemen seperti itu telah lama digubris oleh Nietzsche yang tercermin dalam pernyataannya tuhan sudah mati. Di mana peranan agama tidak lagi berada pada kesejatiannya.
Meningkatnya jumlah penduduk dunia untuk tidak beragama bukan lagi sebagai akses dari liberalisasi yang menyerudup ke dalam agama, tetapi sebagai dampak daripa ketidak mampuan umat beragama membawa misi agama sebagai penjawab tantantangan zaman.
Di sampaing itu peranan agama lebih dominan di bawa ke ranah ukhrawi dan agak mengabaikan ranah duniawi, sehingga tidak hayal agama berjurang dengan misi ekonomi, teknologi, politik dan sebagainya. Gap ini yang melebarkan agama terlihat tidak pro terhadap kemajuan.
Ketertinggalan peranan agama dalam mengset dunia menjadi aman, damai, sejahtera dan berperadaban sebagai salah satu penyebab bergolaknya komunitas frustasi terhadap agama. Tindakan-tindakan pembelakangan terhadap agama juga semakin terlihat dalam realitas kehidupan, sehingga agama hanya menjadi pengisi kolom KTP dan agama sebagai simbol resmi untuk memenuhi tuntutan negara. Di mana tindakan dan manifestasi hidup tidak sejalan dengan tuntutan agama. Fenomena ini jauh-jauh hari telah dikuatirkan oleh Rasulullah.

Missi rahmatalil’alamin
Di tengah-tengah fenomena peningkatan jumlah penduduk dunia yang cenderung memilih tidak beragama atau menjadikan agama sebagai formalitas maka missi agama perlu dijelaskan dengan rahmatalil’alamin, sehingga agama tidak dilihat lagi sebagai pendukung kekerasan, konflik dan sebagainya. Oleh sebab itu missi agama yang santun dan anti kekerasan perlu di kedepan dan ditonjolkan. Sudah saatnya menghentikan penyeretan agama ke ranah konflik, baik konflik internal maupun eksternal.
Konfik agama dalam catatan sejarah agama selalu berakhir dengan pertumpahan darah yang hebat. Oleh sebab itu sudah saatnya konflik agama ini tidak lagi dihembuskan. Begitu juga dengan simbol-simbol sakral agama, ia semestinya dihargai dan tidak lagi dilabrak yang akhirnya menimbulkan kebencian yang dapat menyalut konflik antar agama. Kasus pelecehan Nabi Muhammad dalam harian Jyllands-Posten misalnya tidak semestinya terjadi dalam masyarakat dunia sekarang ini. Jihad yang berkabolarasi dengan ”kekerasan” sudah semestinya pula direvisi, sehingga atribut-atribut agama tidak lagi terperosok dalam keganasan.
Missi rahmatalillalamin agama ini telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad ketika di Madinah, sehingga Madinah menjadi kota beradaban masa depan dan sekaligus sebagai awal terbentuknya dinamika civil society yang saat sekarang dinamika kehidupan civil society itu dibangun kembali untuk mewujudkan tatanan peradaban dunia.

MESJID TERMEGAH DI NEGERI KELAHIRAN BUYA HAMKA

MEMBERDAYAKAN MASJID

Merekonstruksi Masjid demi Mencerdaskan Umat

Oleh: Silfia Hanani

Kita sudah sangat merasakan kemunduran peranan masjid dalam menyelesaikan permasalahan sosial keagamaan. Masjid yang begitu banyak kita bangun hanya sebagai simbol ketimbang menjadi sarana untuk membangun umat.
Bahkan, peranan masjid begitu jauh terasing dari masalah umat. Jika dilihat dari data statistik Departemen Agama, pada 1997-2004 ada peningkatan jumlah masjid sampai 64 persen, dari 392.044 menjadi 643.834 buah. Rumah ibadah tersebut berada di tengah-tengah 182.083.594 jiwa umat Islam Indonesia.
Perbandingan rumah ibadah dengan jumlah umat tersebut rasanya cukup representatif. Tetapi, kenyataannya peranan rumah ibadah belum signifikan dalam mengakses permasalahan umatnya. Lemahnya peranan rumah ibadah dalam mengakses permasalahan umat memperpanjang catatan sosial keagamaan umat Islam yang buruk di negeri ini. Catatan sosial yang buruk itu dapat kita simak dari potret kemiskinan umat, budaya fatalisme, dan keterbelakangan sumber daya manusia.
Kelemahan akses rumah ibadah terhadap masalah umat dipengaruhi oleh peranan rumah ibadah yang lebih dominan direkonstruksi sebagai institusi ibadah mahdhah ketimbang ibadah ghairu mahdhah. Oleh sebab itu, keberadaan masjid sebagai sarana tempat penyelenggaraan shalat dan peranan pemberdayaan umatnya tertinggal.
Di samping itu, masjid juga lebih banyak dijadikan ajang pergumulan retorika dakwah yang tidak membumi. Malahan, dangkal dari pesan-pesan agama yang dapat meningkatkan kemampuan umat. Dalam konteks ini, kita perlu menghayati pernyataan Daniel Bell dalam The End of Ideology (1960). Dia menyatakan pesan-pesan agama yang tidak mampu menyelesaikan persoalan umat akan menjadikan agama tersebut sebagai fosil yang disimpan dalam rumah kaca.
Semestinya rumah ibadah yang begitu banyak kita miliki itu menjadi aset dalam membangun umat. Sayang, kita belum memotensikannya secara maksimal. Jika kita lihat dari sejarah peradaban Islam, baik ketika era Rasulullah maupun pada era keemasan Islam di Andalusia (Spanyol), peranan masjid begitu luas.
Masjid tidak hanya dijadikan sebagai sarana penyelenggaraan shalat, tetapi juga menjadi institusi sosial yang berperan dalam membangun pendidikan, ekonomi, dan politik umat. Oleh sebab itu, keberadaan masjid pada era Rasulullah lebih tepat dikatakan sebagai institusi yang membangun peradaban umat Islam yang modern.
Pada era kejayaan Islam di Andalusia, masjid direkonstruksi sebagai pusat pendidikan. Masjid menjadi basis bagi kaum intelektual dalam membangun kepakarannya karena masjid pada era itu dilengkapi dengan perpustakaan yang dapat diakses oleh umat. Malahan, tidak mengherankan kemajuan yang dicapai oleh Islam di Andalusia ini sangat dipengaruhi oleh peranan masjid yang berfasilitas pendidikan tersebut.
Kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan tersebut telah mengubah wajah peradaban Andalusia. Di samping itu, membaca biografi dari ilmuwan-ilmuwan Islam, ternyata banyak yang membangun kepakarannya dari masjid. Serambi-serambi masjid telah melahirkan ilmuwan-ilmuwan Islam, seperti Ibnu Rusy dan Ibnu Sina. Kedua ilmuwan ini menurut catatan biografinya banyak menghabiskan waktu dengan membaca di perpustakaan masjid yang ada pada era mereka.
Krisis peranan masjid perlu dicermati sehingga masjid tidak menjadi saksi bisu dalam ingar-bingar perubahan sosial umatnya. Masjid perlu dilihat kembali sebagai agen transformasi umat dengan memperluas peranan dan fungsinya yang tidak lagi sebatas serambi shaf-shaf shalat yang kosong tanpa jemaah.
Sudah saatnya masjid direkonstruksi sebagai institusi agama yang modern yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang dapat memberdayakan umat dan tidak lagi sekadar sebagai sarana penyelenggara shalat. Oleh sebab itu, pengelolaan masjid memerlukan manajemen yang profesional dan mempunyai kegiatan yang inovatif.
Masjid sudah sangat penting dijadikan sebagai institusi agama yang profesional. Bahkan, di Malaysia masjid telah dilengkapi dengan sambungan internet tanpa kabel dan gratis diakses oleh jamaah sehingga masjid tidak lagi dikunjungi ketika waktu shalat. Tetapi, dijadikan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan bahkan tempat berkreasi.
Antara masjid dan teknologi modern tidak terpisah, tetapi dapat berkolaborasi dalam membangun umat yang melek pengetahuan. Sekaligus hal ini akan dapat menghapus stigma keterpisahan ajaran agama dengan dunia modern.
Mungkin di Indonesia kita perlu menginovasi masjid untuk menumbuhkan semangat baca dengan mendirikan perpustakaan masjid yang dapat diakses oleh umat. Masalahnya, sarana-sarana yang menumbuhkan minat baca sangat minim. Dengan demikian, tidak heran masyarakat kita mempunyai minat baca yang rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga.
Semangat membaca kita masih tertinggal dari negara tetangga Singapura dan Malaysia. Bahkan, mereka melek internet. Mereka melewati permasalahan tersebut dan sekarang berupaya memberdayakan masyarakat yang sadar internet.
Masjid yang tersebar di tengah-tengah umat Islam ini sudah harus mengambil peranan sebagai sarana untuk mengatasi keterbelakangan umat dan harus dipikirkan sebagai basis gerakan membaca, seperti yang diperintahkan Alquran dalam Surat Al-Alaq. Peranan ini sangat penting direkonstruksi oleh masjid, bahkan sudah sangat mendesak.
Perpustakaan perlu menjadi bagian penting di masjid. Masjid akan menjadi salah satu jembatan bagi umat dalam memanifestasikan hadis Rasulullah: Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Andaikan setengah saja masjid ada di Indonesia ini efektif, tentu membantu membangun umat. Masalahnya, rendahnya minat baca di negeri ini dipengaruhi oleh keterbatasan sarana yang tersedia dan tidak teraksesnya perpustakaan negara oleh banyak orang.
Dengan perpustakaan masjid, permasalahan itu secara bertahap dapat dicairkan. Sudah saatnya rumah ibadah dijadikan pusat pencerdasan umat, baik pencerdasan eksetorik maupun esetorik. Usaha seperti ini juga pernah terjadi pada era Khalifah al-Makmum dengan merekonstruksi masjid yang tidak terpisah dengan perpustakaan.

LAGI-LAGI LANGIT DI NEGARA MISKIN

CATATAN PENDIDIKAN

MENGAKHIRI HEGEMONI KEKUASAAN DI RANAH PENDIDIKAN:
INTROPEKSI PENDIDIKAN SEJARAH BANGSA PASCA REFORMASI

Oleh:
Silfia Hanani


Pasaca reformasi multi kesadaran muncul kepermukaan. Keasadaran akan rekontruksi elemen-elemen sosial nampaknya mengapung bagaikan cendawan tumbuh di musim hujan. Salah satu, elemen sosial yang mengalami penyadaran diri itu adalah elemen pendidikan nasional bangsa ini yang selama ini terkapar tidak berdaya dalam kubah kekuasaan yang feodalisme, sehingga pendidikan hampir gagal melakukan tugasnya sebagai pencerdasan anak bangsa. Kemudian bangsa yang sudah lebih setengah abad merdeka ini belum juga keluar daripada polemik kebodohan, ketertinggalan dan keterbelakangan. Wajar bangsa ini tidak dapat dengan segera mengatasi multi krisis yang melanda dan sampai sekarang terkatung-katung dalam lembah ketidak menentuan.
Kualiti pendidikan yang compang camping, juga menjadi sebuah bukti nyata bahwa sistem pendidikan di ranah yang berpenduduk lebih kurang 220 juta jiwa ini masih rendah dan belum menjadi perhatian yang serius daripada pemerintahan. Pertukaran-pertukaran kurikulum yang berlaku dari waktu kewaktu, nampaknya juga tidak menjadi solusi yang akurat untuk mengangkat kualitas tersebut, sehingga tidaklah heran sampai saat ini, rating kualitas pendidikan di negera kita ketinggalan daripada negara-negara tetangga.
Inilah, persoalan mendasar yang pelu dijawab. Untuk menjawabnya, nampaknya berbagai pedekatan-pendekatan yang mesti dilakukan. Mulai daripada pendekatan kebijakan pemerintah sampai pada peran serta masyarakat terhadap pendidikan. Daripada pendekatan itu, setidaknya kita dapat menjawab bahawa selama ini arah kompas pendidikan telah terkooptasi kedalam ranah kekuasaan. Pendidikan dibelokkan kedalam kepentingan-kepentingan kekuasaan, sehingga sistem pendidikan dibuat tidak berdaya untuk mendewasakan, mencerdasakan anak bangsa, hanya berjalan dalam kehendak kekuasaan. Tujuannya jelas untuk memperkokoh status quo daripada kekuasaan itu sendiri. Oleh sebab itulah, pendidikan juga dibawa dalam kubah kekuasaan, sehingga duni pendidikan “mengabdi” untuk kepentingan kekuasaan tersebut.
Ketika pendidikan berada dalam kubah kekuasaan itu, tidak heran “pembelokan-pembelokan” nilai terjadi dalam pendidikan, sehingga pendidikan mengalami kehilangan jati dirinya, sebagai komponen yang berdedikasi tinggi terhadap keilmiahan. Salah satu kondisi ini terlihat dalam pengajaran pendidikan sejarah nasional Indonesia.
Fakta sejarah diajarkan tidak lagi berbingkai kejujuran ilmiah, tetapi disesusiakan dengan konteks kepentingan kekuasaan, sehingga tidak hayal bangsa yang mempunyai sejarah panjang ini kehilangan jejak sejarahnya yang sejati. Pembelokkan fakta-fakta sejarah yang terjadi dalam pendidikan nasional sudah menjadi pengetahuan umum. Oleh sebab itu sekarang perlu dibongkar dan dijernihkan kembali, sehingga generasi mendatang tidak berada dalam khayalan sejarah bangsa yang salah.

Hegemoni Kekuasaan Dalam Pendidikan Sejarah

Selama 32 tahun pemerintahan orde baru berkuasa, pendidikan sejarah hampir secara total berada dalam versi kekuasaan, sehingga banyak fakta-fakta sejarah yang dijadikan pijakan sudah berada dalam hegemoni kekuasaan. Di ajarkan sesuai dengan pesanan penguasa. Pemutar balikan, sejarah berlaku dengan sangat berani dan selalu memenangkan kekuasaan. Inilah sebuah kelicikan yang berlaku dalam pendidikan sejarah bangsa kita. Pemutar balikan fakta sejarah ini sebagai mesin status quo yang halus. Akhirnya sejarah terpola dalam kepentingan kekuasaan.
Dalam konteks yang demikian Garamsci menyebutkan hegemoni kekuasaan telah berjalan dalam perangkat lunak. Dan tersebar melalui ide-ide, sehingga pembenaran-pembenaran terhadap yang salah pun akan terjadi. Atau lebih sadisnya, kekuasaan telah mengkebiri pendidikan untuk mengakui sebuah sejarah yang salah. Disinilah muncul kolonialisme sejarah yang diaktori oleh kekuasaan.

Pendidikan sejarah tidak lagi diajarkan dalam dinamika independen, tetapi berada dalam keranda-keranda kepentingan. Hal ini, diperkuat dengan kurikulum-kurikulum pendidikan sejarah yang sumpek dan bias penyelewengan yang diartikulasikan oleh kepentingan kekuasaan tersebut.
Penyelewengan sejarah, secara sadar atau tidak telah ikut andil dalam memperlemah nasionalisme generasi bangsa. Jati diri dan reputasi bangsa terkoya-koyak dalam bingkai pembusukan-pembusukan sejarah. Generasi kehilangan jejak “kesucian” perjuangan bangsa.
Hegemoni-hegemoni kekuasaan dalam pendidikan, tidak saja akan merusak satu sistem pendidikan tetapi, lebih sadis adalah merusak image dan mentalitas anak bangsa. Oleh sebab itulah diengah “perang” global ini bangsa yang sudah mempunyai umur lebih setengah abad ini belum juga mandiri dan masih terkatung-katung dalam buih ketidak menentuan.

The End Of History Hegemoni
Pasaca reformasi sekarang ini, tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh selain kita berbenah diri untu memperbaiki sistem-sistem yang rusak. Kerusakan sistem inilah yang sebenarnya menghantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang chaos.
Dimana selama ini, sistem pengajaran pendidikan sejarah kebangsaan yang disimpangkan dalam kekuasaan, perlu dikaji ulang untuk mendpatkan fakta dan data sejarah yang benar yang terjadi dalam aras kebangasaan ini, sehingga generasi mendatang mempunyai visi yang jelas dalam memahami bangsanya senidiri.
Praktisi pendidikan dan sejarawan harus jujur kembali mempublikasikan dan mengajarkan sejarah, tidak terkooptasi dalam bingkai-bingkai paradigma sejarah kebangsaan yang “abu-abu”. Kepentingan pendidikan perlu disadari sebagai kepentingan “kebenaran” bukan untuk kepentingan status quo kekuasaan. Oleh sebab itu, ditengah derap perubahan ini, sejarawan dan pendidik mesti merekapitulasi kembali tugasnya, sehingga kenaifan-kenaifan dalam bingkai pendidikan sejarah seperti silam tidak terjadi lagi.
Kurikulum-kurikulum pendidikan sejarah kebangsaan mesti dirancang bebas dari kooptasi kepentingan kekuasaan. Dimana selama ini, semuanya diarahkan dalam bingkai kepentingan kekuasaan itu, sehingga kurikulum pendidikan sejarah tidak obahnya sebuah ranah permainan kekuasaan, sehingga pendidik dan sejarawan telah tampil dengan reputasi sebagai “pembohong”.
Ada beberapa langkah yang mesti dilakukan seakarang ini, untuk membebaskan pengajaran pendidikan sejarah kebangsaan dari “kebohongan”. Pertama, meninjau kembali kurikulum pendidikan sejarah, mulai daripada peringkat awal. Kedua, meluruskan kembali sejarah bangsa, sesuai dengan fakta dan data sejarah. Ketiga membebaskan pembelajaran sejarah daripada kooptasi kekuasaan bukan atas kepentingan-kepentingan, sejarah ditempatkan pada posisi ilmiah sesuai dengan fakta dan data sejarah bangsa dan keempat adalah tidak menganaktirikan pendidikan sejarah dalam lintasan ilmiah, bagaimanapun juga sejarah bangsa adalah cerminan daripada nasionalisme bangsa ini. Oleh sebab itu ia harus dipaparkan dan diartikulasikan, bukan dipandang sebagai barang “murah”.

Lika-liku pelajaran pendidikan sejarah bangsa dalam kekuasaan, pada satu sisi memang telah memenangkan kekuasaan, tetapi pada satu sisi kebohongan yang dibangun oleh kekuasaan akhirnya membunuh daripada kekuasaan itu sendiriri. Begitulah setidaknya yang mencerminkan situasi pada khir ini. Dimana situasi yang penuh dengn tragedi-tragedi yang tidak berkorelasi dengan semangat patriotik dan mantaliti nasionalisme yang luhur, karena selama hampir 32 tahun anak bangsa disuguhkan oleh heroik sejarah perjuangan yang “hambar” dan tidak oksidantalisme.
Topeng-topeng kekuasaan yang bermain telah membuat sistem tralienasi dari pada kepentingan bangsa. Pendidikan sejarah dibawa dalam bingkai alienasi ini, sehingga pendidikan sejarah bukan memberikan artikelasi dan makna yang holistik terhadap mentaliti anak didik. Pendidikan sejarah berada dalam bingkai bayang-bayang daif dari kebenaran, hanya ditampilkan sesuai dengan kepentingan-kepentingan tersebut, sehingga pendidikan sejarah diterima oleh anak didik sebagai sebuah pelajaran yang “ugal-ugalan”. Kemudian tidak hayal, muncul image terhadap pendidikan sejarah sebagai yang tidak berarti. Akhirnya pendidikan sejarah bangsa ini menjadi orientalisme di ditengah masyarakat bangsanya sendiri.
Keterasingan-keterasingan sejarah bangsa daripada masyarakat bangsanya, membuat sebuah bangsa kehilangan identitasnya. Kehilangan identitas ini, secara sadar atau tidak melahirkan tindakan paradox yang tidak mengakar daripada nilai-nilai luhur bangsa. Mungkin suasana anarkhis sekarang adalah membuktikan analisis itu. Chauvinistik, anarkhisme dan konflik persudaraan menjadi gambaran yang anti sejarah.
Pendidikan sejarah yang terkooptasi kekuasaan selama ini telah membuat, pemahaman sejarah terputus, sehingga tidak terjadi dialektika sejarah kekinian dengan sejarah masa tertentu. Menurut Hegel seperti yang dikutip oleh Leirissa dalam pengantar The End of History best seller Fakuyama menyebutkan berdasarkan dialektika itulah pemahaman sejarah atau filsafat sejarah sangat penting erti dan maknanya, karena dialektika sejarah akan selalau bermuara pada pembentukan sejarah yang lebih baik. Dengan artikata, dialektika memungkinkan hal-hal yang tidak rasional pada masa-masa tertentu dikoreksi atau dilenyapkan ketika menuju tahapan yang lebih baik.
Maknanya sekarang adalah, perlu kembali pencarian sejarah bangsa oksidentalisme yang lurus. Disinilah peranan pendidikan sejarah yang tidak terkooptasi oleh kekuasaan. Pembebasan-pembesan perlu adanya dilakukan, sehingga sejarah bangsa yang diterima oleh anak bangsa benar adanya, sehingga dari kebenaran itu, lahirkan kedepan sebuah situasi sejarah yang lebih baik. Karena menurut Hegel sejarah merupakan proses tahapan, sehingga sejarah harus diartikan sebagai perjuangan yang terus menerus untuk mewujudkan kebebasan dan tahapan yang lebih baik. Di sinilah makna sejarah kehadapan kata Cris Lorenz sebagai quasie causal. Oleh sebab itu, eksistensi sejarah sangat menentukan terhadap civil society yang digembar-gemborkan saat sekarang ini.
Sementara di negara kita, sejarah yang jujur itu telah terkontaminasi dengan sangat keruh dalam adukan kepentingan kekuasaan sehingga dialektika-dialektika tidak dapat tempat kemana arahnya untuk ditujukan. Maka disinilah peranan pendidikan sejarah yang luhur kembali diaktualisasikan. Pengartikulasian sejarah yang jujur itu, sangat tergantung pada kecermatan dunia pendidikan memberikan kebenaran sejarah.
Pendidikan bukan menjadi agent manipulatif dan alat kekuasaan yang membenarkan kebohongan sejarah. Tetapi harus menjadi ranah yang mengantarkan kebenaran-kebenaran sejarah kepada generasi. Masalahnya bagaimana pun juga sejarah adalah sebuah pengetahuan yang bisa memberikan proses dialektika dengan konteks masa yang akan dating, karena sejarah menjadi landasan pijakan yang selalu memproses menuju satu tataran penyempurnaan.
Makanya, sejarah bangsa sangat mengikat pada corak, karakteristik dan warna nasionalisme. Nasionalisme adalah bentukan daripada sejarah yang berjalan dalam sebuah bangsa, sebagaimana dijelaskan oleh Hegel dalam dialektika sejarah sebagai peranannya kehadapan.

Langkah yang paling mendesak dilakukan sekarang ini, untuk membangun dialektika sejarah sehingga bersinergi untuk membangu generasi bangsa kehadapan adalah, melakukan tinjuan ulang terhadap pendidikan sejarah di bumi nusantara ini. Membebaskan sejarah darapada manipulatif-manipulatif fakta dan data. Sejarah harus dijelaskan dalam bingkai-bingkai ilmiah, bukan dijelaskan sesuai dengan bingkai ranah kehendak penguasa.
Pencerahan pendidikan sejarah bangsa, dimulai kembali dengan pembetulan-pembetulan konteks sejarah bangsa. Sejarah bangsa harus dihadirkan dengan sejernih-jernihnya atau disebut juga dengan upaya reinventing penulisan dan penyajian pendidikan sejarah bangsa. Dimana pendidikan sejarah bukan lagi sebagai alat “pembodohan” tetapi pencerdasan anak bangsa, sehingga dedikasi nasionalisme anak bangsa dapat dipertahankan dalam membawa perubahan bangsa kehadapan.
Menurut Giddens, pendustaan-pendustaan yang dilakukan dalam ranah interaksi sosial, seperti interkasi pendidikan dengan anak didik sama saja membawa dunia sosial dalam situasi yang tidak berarah. Ontologi pendidikan sejarah tercabik dalam kesadaran yang palsu.
Menurut Mannheim kesadaran palsu menghalangi pemahaman komprehensif tentang kenyataan. Mungkin dosa inilah yang ditui oleh penyajian pendidikan sejarah bangsa yang selama 32 tahun kebelakangan, dimana sejarah bangsa dihantarkan dengan manipulatif yang membangun keasadaran palsu generasi selanjutnya.
Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana membuat pendidikan sejarah tidak terputar balik kembali. Setidaknya ada tiga area yang perlu dijamah untuk mengembalikan pendidikan sejarah bangsa. Di sinilah perlunya pendidikan sejarah dalam sisetem pendidikan nasional mengintropeksi diri, sehingga ketimpangan-ketimpangan dalam pendidikan sejarah bangsa tidak berlaku lagi.
Pembaharuan dalam sistem pendidikan sejarah, jelas tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena kondisi kronis yang dialami oleh penulisan sejarah bangsa ini sudah amburadul dan chaos. Majinalisasi kebenaran sejarah telah begitu mengental dalam visi kekuasaan masa lalu, sehingga kerja keras untuk meluruskannya perlu diagendakan dengan segera.

SEKILAS OTONOMI DAERAH

REINVENTING GOVERNMENT ; PEMERINTAHAN DI ERA
OTONOMI DAERAH

Oleh: Silfia Hanani

Reinventing Government merupakan sebuah buku spektakuler yang lahir dari pemikiran Divid Osborne dan Ted Gaebler di awal abad 21. Buku ini memaparkan tentang pemberdayan pemerintahan dengan gaya pasar, dimana birokrasi tidak terpaut dengan kebirokrasiannya saja, tetapi harus mencari jalan untuk membangun birokrasi yang lincah dan energik. Oleh sebab itu melalui buku ini Osborne dan Gaebler, menawarkan mewirausahakan birokrasi.
Ada sepuluh yang prinsipil dalam dalam membangun birokrasi pemerintah yang mengarah pada wajah birokrasi berteraskan wirausaha tersebut; (1) customer-diriven government(pemerintahan yang berorinetasi pelanggan), (2)mission-driven government(pemerintahan yang berorinetasi pada misi yang dibuatnya), (3) anticipatory government(pemerintah yang tanggap),(4) result-oriented government(pemerintah berorientasi hasil),(5) competitive government(pemerintah yang kompetitif),(6)Enterprising government(pemerintah yang berjiwa usaha), (7) Decentrilized government(pemerintahan yang desentralistik), (8) community-owned government(pemerintahan milik msyarakat), (9) catalystic government(pemerintahan katalis) dan (10) market-oriented government(pemerintahan berorientasi pasar)
Gagasan pemikiran yang dirangkai dalam Reinventing Government ini banyak diadopsi oleh Clinton dan sangat berpengaruh dalam tatanan dan sistem pemerintahannya. Kemudian menular dalam pemerintahan negara-negara pro demokrasi, sehingga pemikiran Osborne dan Geabler menjadi reaktualisasi birokrasi global yang antusias dicerna oleh banyak pemerintahan.
Konon otonomi daerah yang dilakukan dalam aras sistem pemerintahan Indonesia ikut terpengaruh pula dengan birokrasi tawaran Osborne dan Geabler ini. Kemudian dengan gaya setengah hati dicoba pula oleh pemerintahan orde baru, sehingga lahirlak delapan prinsip pelayanan prima pemerintahan yang diaktualisasikan melalui Kepmen PAN No 81 tahun 1993. Delapan pelayanan prima birokrasi tersebut adalah(1)kesederhanaan,(2)kejelasan dan kepastian,(3) keamanan,(4) keterbukaan,(5) efesien,(6)ekonomis,(7) keadilan yang merata dan(8) ketepatan waktu. Namun delapan prinsip pelayanan prima yang digagas oleh pemerintahan orde baru ini tidak juga menyelesaiakan masalah birokrasi pemerintahan Indonesia. Birokrasi orde baru terlalu birokrat dan selalu menempatkan kekuasaan di atas kepentingan segala-galanya. Akhirnya kesuburan-kesuburan kolusi, korupsi dan nepotisme(KKN) telah meruntuhkan sendi-sendiri pemerintahan mempunyai akuntibiliti publik. Keruntuhan akutibiliti dalam birokrasi orde baru ini akhirnya menimbulkan krisis multidimensi.
Maka pada tahun 1997 tiada pilihan lagi, kecuali “menggerbek” kekroposan sistem birokrasi pemerintahan orba tersebut, dengan menjatuhkan kedigdayaan Soeharto melalui gerakan massa yang sangat agresif. Gerakan massa ini telah membawa alaf baru dalam sistem pemerintahan Indonesia, yaitu dari sistem pemerintahan sentralisme ke desentralisme.
Melelehnya bungkahan salju borokrasi kekuasaan dalam teras pemerintahan Indonesia telah membuka perbincangan tentang sistem pemerintahan lokal. Ketika inilah sistem pemerintahan desentralisme melahirkan otonomi daerah, yang dirancang melalui dua kekuatan undang-undang, yaitu undang-undang no 29 tahun 1999 dan undang-undang no 25 tahun 1999. Kemudian terjadi evaluasi dan revisi, sehingga bergulir lagi undang-undang no 32 tahun 2004 yang mencerahkan daripada dua undang-undang sebelumnya itu.
Membidik daripada animo dan perubahan tersebut, muncul pertanyaan, sejauhmana pemerintahan daerah sekarang ini melakukan pemberdayaan birokrasinya, sehingga eksistensi pemerintahan daerah betul-betul menjadi pemerintahan yang ideal dalam masyarakat daerah tersebut. Apakah gerakan Reinventing Government yang dikerjakan oleh pemerintahan daerah untuk menjawab otonomi daerah ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti selalu, hadir dalam penelitian-penelitian lapangan yang dikempabangkan oleh akademisi. Kemudian, tidak sedikit jawaban penelitian yang dihasilkan, antaranya pemerintahan daerah sekarang ini baru disikapi dalam taraf eforia kebangkitan lokal, kemudian otonomi daerah berjalan dalam pemerintahan daerah yang gagap dan sebagainya.
Pemerintahan yang gagap ini merajalela membawa birokrasi lokal “lebih kejam”. Dimana rakyat semakin tertekan dengan berbagai aturan “gerakan penguangan”. Pemerintah melakukan pengwirausahaan melalui jalan pintas, membebani setiap urusan publik dengan keuangan. Misalnya, biaya pembuatan KTP saja sudah berlapis-lapis, mulai dari pemerintahan terendah sampai pemerintahan kecamatan ada pos keuangan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Ada kesan pemerintah daerah memobilisasi setiap urusan publik menjadi mesin pencetak uang untuk menghasilkan pendapatan sebanyak-banyaknya. Hal ini yang menyebabkan masyarakat mengeluh dan mencerca tonomi daerah sebagai penambah beban pesakitan.
Fenomena seperti itu terjadi kerenan otonomi daerah belum diiringi dengan optimalisasi birokrasi pemerintahan yang cerdas. Pemerintah daerah masih terpengaruh dengan “style” lama. Pemerintahan era otonomi daerah masih kehilangan akal dan lamban. Belum bekerja dengan kesigapan, kecakapan, kejeniusan, dan keenerjikan.
Kemudian, pemerintahan di daerah masih mengalami keterbatasan sumber daya manusia yang berkualiti, akibat rekrutmen pegawai negeri sipil(PNS) yang berjalan selama ini dalam kungkungan kongkalingkong, sehingga sangat dirasakan kelambanan gerak gerik pemerintahan membawa daerah ke ranah daerah berkesejahteraan. Oleh sebab itu, kegagapan strategi pemerintahan dalam membangun daerah cukup dominan berlaku. Pemerintah daerah, nampaknya sering mengalami depresi, malahan mengalami kebingungan untuk menyikapi otonomi daerah ini.
Maka dalam waktu sepuluh tahun ini, otonomi daerah masih dominan berada dalam teraf konsep, sedangkan implikasi-implikasinya masih dalam suasana “pergalauan-pergalauan” yang belum memecahkan persoalan masyarakat. Maka untuk mempercepat impak otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat, gebrakan pencerdasan pemerintah dan birokrasi mesti diambil dengan langkah cepat oleh top leader di daerah tersebut. Oleh sebab itu, Gubernur, Bupati dan Camat diperlukan seorang top leader yang mempunyaik kapabel yang bagus, bekerja keras, energik, cepat bertindak dan tidak kehilangan akal dalam menjalan pemerintahannya. Kepala daerah, tidak cukup lagi sebagai headship tetapi menjadi leadership. Pemerintahan daerah tidak hanya sebagai “kepala” tetapi sebagai pemimpin yang pandai mengendalikan, menyusun strategi dan sebagainya. Selama ini kepala daerah lebih terpaku dalam konteks “kepala”, sehingga ia lebih terperangkap dalam simbolisme yang bermain dalam arena serimoni, tanda tangan dan kerja-kerja dibalik meja. Sekian, terima kasih.

MY BOOKS